22.22 WIB : Pernyataan penutup Prabowo
“Tujuan kita bernegara adalah menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera. Kalau kekayaan kita tidak tinggal di negara kita, bocor terus ke luar, walau kita punya sistem demokrasi yang indah, kesejahteraan rakyat akan susah dicapai.
Jika kami mendapat mandat, kami akan menyelamatkan kekayaan itu. Agar demokrasi menjadi produktif, memberi kesejahteraan. Bukan demokrasi ‘wani piro’, Demokrasi yang produktif. Dengan menyelamatkan kekayaan negara untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, kita optimis.
Niat kami untuk meminimalkan korupsi, menghasilkan manajemen yang baik, menghasilkan jasa-jasa yang dibutuhkan rakyat, sehingga ujungnya adalah kepastian hukum yang mantap bagi Rakyat Indonesia.
Dengan komitmen yang kuat, kita bisa menghasilkan cita-cita pendiri bangsa kita. Kita ingin menjadi bangsa yang mandiri, produktif, bukan hanya pasar, pemasok tenaga kerja rumah, bukan jadi pembantu di negara-negara yang jauh, tapi ingin rakyat sejahtera cukup pangan, sandang, papan. Kita ingin jadi negara terhormat, tenang menghadapi masa depan.”
22.18 WIB: Jokowi memberi pernyataan penutup, “Berdasarkan pengalaman dan bukti, jika rakyat memberi amanah, mereka akan bekerja keras, bekerja siang malam. Pemerintahan yang bersih bisa kita hadirkan, kepastian hukum bisa kita hadirkan.
Terima kasih atas semua rakyat Indonesia yang mendukung demokrasi berjalan dalam kegembiraan. Pilpres juga bisa menjadi kegembiraan rakyat. Terima kasih atas ibu saya yang selalu mendoakan, istri saya, Iriana, yang hadir, ibu Mufidah Jusuf Kalla dan anak-anak Pak JK yang hadir dalam upaya kami mendedikasikan hidup kami untuk bangsa dan negara.
Pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum adalah yang utama. “Kalau presiden nomor dua.”
22.08 WIB: Menurut Jokowi, 85% anggaran daerah berasal dari pusat, maka daerah bisa didorong untuk mengikuti permintaan pusat menggunakan politik anggaran atau reward dan punishment. Mekanisme sederhana yang, menurut dia, jarang diberlakukan.
Politik anggaran bisa kita lakukan, misalnya saat pusat meminta ada layanan terpadu satu pintu. “Daerah semua diperintah harus buat itu. Kalau tidak, dana alokasi khususnya dipotong atau dikurangi. Buat daerah, ini sudah menakutkan.”
Lalu, soal peraturan yang tumpang tindih, tidak akan terjadi jika aturan hanya lewat satu pintu, Sekretariat Negara. “Kalau semua kementerian bisa ngeluarin tidak lewat Setneg, akan seperti ini. Pintunya diberi satu, agar arahannya seiring dan sejalan.”
Kualitas birokrasi, sesuatu yang tidak sulit-sulit amat untuk diperbaiki. “Tapi kita sudah pesimis. Saya dan Pak JK sangat optimis, SDM-nya baik-baik, ada doktor, magister, kenapa tidak bekerja dengan baik? Karena sistemnya tidak dibangun di situ.”
E-government, dari budgeting, procurement, audit, purchasing, Cash flow management system bisa dilakukan. “Tinggal saya pencet tab bisa kelihatan semuanya. Panggil saja programmer, bisa dan sudah dilakukan.”
Pola rekrutmen harus dengan seleksi dan pelelangan terbuka. “Ini hanya niat atau tidak niat. Mau atau tidak mau. Itu saja.”
Jusuf Kalla bilang pemimpin yang baik adalah yang bisa meyakinkan bawahannya untuk bisa melakukan sesuai yang diperintahkan. Kegotongroyongan di pusat dan daerah, partai harus jadi urusan kedua setelah pemerintah, tujuan bernegara. Instrumen fiskal, kebijakan, dan pengawasan pusat, sebenarnya pemerintah bisa berbuat.
Indonesia sudah mengalami desentralisasi, jadi pusat tak perlu terlalu banyak, perlu penciutan lembaga di pusat karena pembangunan kini ada di daerah.
Pelatihan dan pengembangan juga perlu untuk birokrasi yang, JK mengutip Jokowi, “baik-baik.”
22.01 WIB: Moderator menanyakan pertanyaan terakhir. Banyaknya kelembagaan tumpang tindih, begitu juga dengan banyaknya peraturan yang tumpang tindih vertikal dan horizontal, ada juga kualitas birokrasi yang butuh sentuhan reformasi. Apa saja langkah konkret Anda untuk keluar dari tata pemerintahan tersebut agar visi misi Anda bisa terlaksana?
Prabowo-Hatta dapat giliran pertama.
“Kami sadar sepenuhnya setiap usaha perbaikan pasti ada halangan, tumpang tindih peraturan, pemimpin politik yang berasal dari latar belakang dengan kepentingan berbeda. Strategi untuk melawan ini, kita harus memilih beberapa sektor yang menentukan, tidak bisa memperbaiki segala keadaan di semua sektor. Harus ada sektor kunci yang mempengaruhi sektor lain, lalu menentukan sasaran, management by objective.”
Dari ketahanan pangan kita bisa dapat keamanan, rasa optimis rakyat, dapat devisa, kemudian bisa berinvestasi,
Pangan, energi, infrastruktur, reformasi birokrasi, sasaran pokok yang harus kami selesaikan duluan.
Opini rakyat kini sangat menentukan, kalau kita memiliki tujuan yang baik, punya keinginan memperbaiki kehidupan rakyat, dengan niat yang ikhlas, bisa kita selesaikan.
Kita ingin air bersih, pangan murah, sekolah, rumah sakit, jalan yang bagus, kereta api, masa rakyat tidak akan mendukung pemerintah yang mau mendukung pemerintah yang seperti ini?
Kita adalah pelayan rakyat, kita hanya bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Hatta membahas soal reformasi birokrasi. Tak ada ukuran dan capaian yang pasti dalam pelayanan publik sehingga jadi bertele-tele dan mahal. Organisasi harus efisien, jangan gemuk, untuk mengurangi birokrasi yang bertele-tele.
Asas akuntabilitas dalam kinerja, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Pemberantasan korupsi harus masif—penguatan KPK, polisi, dan kejaksaan agar apa yang sudah jadi kebijakan tak bisa diselewengkan begitu saja.
Jumlah aparat yang didesain tak sesuai struktur organisasi harus kita pangkas.
21.45 WIB: Jokowi kini menanyakan ulang, apa konkretnya pelaksanaan menjunjung tinggi HAM dan melawan diskriminasi?
Jusuf Kalla bertanya lagi, tak semua pelanggaran HAM terkait dengan bom, seperti saat 1998. Tapi di kasus 1998, apa pernyataan atasan Prabowo terhadap tindakan yang dia ambil saat itu?
Menurut Prabowo, langkah konkret berujung pada pendidikan. Masalah hak asasi manusia adalah pendidikan di semua sektor, aparat, pejabat-pejabat, karena sering petugas diberi perintah tapi saat secara politis tidak tepat, maka petugaslah yang disalahkan.
Tentang diskriminasi, mereka sudah sepakat untuk melawan itu, tapi ujungnya adalah pendidikan. “Buat pak Jusuf Kalla, penilaiannya, pada atasan saya, kalau bapak ingin tahu, tanyakan pada atasan saya.”
Kini Hatta menjawab. Salah satu hak mendasar adalah tidak adanya diskriminasi terhadap hukum, semua sama di mata hukum. Tidak boleh apapun ada diskriminasi latar belakang, agama. “Jika kita diberi amanat akan mencermati betul masalah-masalah diskriminatif di sektor-sektor ini, apakah akses di sumber kemakmuran, sumber daya alam, apakah diskriminasi masih terjadi, akan menjadi perhatian kami yang serius.”
21.39 WIB: Jusuf Kalla menanyakan bagaimana Prabowo-Hatta akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu?
Prabowo kini menjawab.
Tugas utama pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, dari dalam dan luar negeri. Sekian puluh tahun saya adalah abdi negara, mencegah kelompok-kelompok radikal mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Jika kita menghadapi kelompok perakit bom, mereka ini ancaman terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu kewajiban sebagai prajurit melaksanakan tugas yang menilai adalah atasan. “Saya mengerti arah Bapak. Saya tidak apa-apa. Tapi saya ada di sini, saya sebagai mantan prajurit sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai.”
“Kira-kira itu kan alasannya, saya tak bisa menjaga HAM karena pelanggar HAM? Padahal bapak tidak mengerti, kami harus mengambil keputusan yang sulit.
Contohnya, di Singapura, memegang bom saja hukuman mati, jangankan merakit. Jadi, saya pembela HAM yang paling keras di negeri ini. Hati nurani saya bersih, saya tidak ragu-ragu.”
21.33 WIB: Prabowo bertanya lagi karena dia belum jelas, bagaimana kriteria mengizinkan dan tidak mengizinkan pemekaran? Apakah jumlah penduduk? Letak geografis? Keamanan? Seperti apa yang Bapak kira untuk mengizinkan penambahan kabupaten?
Jokowi yang menjawab. Banyak yang harus dikalkulasi, pertama potensi ekonomi yang ada apa bisa menopang untuk mandiri? Artinya, apa ada PAD untuk menunjang ekonomi? Apakah rakyatnya akan mendapat manfaat atau hanya elitenya? Dan tentu keluasan menjadi perhitungan, karena daerah yang luas akan dipegang oleh satu bupati tidak akan efektif dalam melayani rakyatnya.
Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah penduduk yang sedikit bisa dapat pemekaran? Bisa saja, asal memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Intinya adalah pemanfaatan untuk rakyat, bukan untuk elite politiknya.
Jusuf Kalla berterimakasih karena pasangan Prabowo-Hatta setuju 100% dengan mereka. Ukurannya adalah efektivitas, dampak baik dan buruk. Asas yang pokok adalah manfaat, bukan geografis, letak, atau jumlah penduduk, tapi jangkauan pemerintah pada rakyatnya.
21.27 WIB: Pertanyaan dari Prabowo-Hatta buat Jokowi-JK, saat ini pemilihan kepala daerah untuk bupati dan wali kota ada sekitar 500 dan butuh biaya Rp500 triliun, jika lewat DPRD akan menghemat Rp13 triliun. Apa yang akan dilakukan untuk membuat pilkada lebih efisien dan apakah Jokowi-JK akan terus memekarkan wilayah sementara beban anggaran sudah cukup berat?
Jokowi bilang, sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pemilihan kepala daerah—bupati dan wali kota harus tetap seperti sekarang, namun teknisnya harus diubah, yaitu secara serentak untuk menghemat,
Tempat-tempat yang memang sangat dimekarkan untuk lebih mengembangkan provinsi dan wilayah itu, tidak ada masalah, tapi dengan catatan, jika mereka tidak bisa mandiri bisa dihapus lagi atau ditarik.
Yang penting tidak ada lobi-lobi lagi, menekan ke pusat, tapi harus dengan perhitungan yang cermat dan teliti. Anggaran jangan kita habiskan untuk pemekaran, tapi tidak menyasar ke pelayanan dan pembangunan ke wilayah itu. Pemberian izin pemekaran harus diperketat.
Jusuf Kalla menambahkan, pilkada dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan dijamin secara demokratis, langsung. Tidak sekadar kita mengembalikannya ke pilkada, tapi juga menjamin prosesnya berlangsung efisien. Ada keseragaman, dua sampai tiga kali melakukan pemilu secara bersamaan, parlemen, presiden, dan pilkada demi penghematan.
21.13 WIB: Menurut Prabowo, UUD 1945 sudah cukup jelas menjamin keragaman dan perbedaan. “Kami sudah jelas dan tegas, termasuk mencalonkan Ahok dari kelompok minoritas sebagai wagub buat Jokowi.” Sebagai Ketua Gerindra, menurut Prabowo, dialah yang paling tegas melawan serangan-serangan terhadap pencalonan Ahok.
Intinya, menurut Prabowo, adalah pendidikan, contoh, dan keteladanan dari semua unsur pimpinan. Dalam kegiatan sehari-hari, kami berusaha memelihara Bhinneka Tunggal Ika itu. Terutama dalam proses rekrutmen dan pembinaan politik. Oleh karena itu, komitmen Partai Gerindra sudah jelas. Kami tidak main-main dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Hatta Rajasa menambahkan bahwa negeri ini dibangun dengan keinginan untuk NKRI, sentimen nasionalisme dan multikulturalisme. Ke-Bhinneka-an adalah harga mati dan keberagaman. Kami berdua meyakini perbedaan adalah rahmat dan kemampuan merawat, memelihara, saling menghormati antara mayoritas dan minoritas untuk menjadi bangsa unggul.
21.09 WIB: Pertanyaan berikutnya. Saat ini terjadi banyak pelanggaran hak asasi dari mayoritas terhadap minoritas dan gejala sukuisme yang nyata-nyata merusak semboyan mengayomi Bhinneka Tunggal Ika. Kerangka hukum apa yang akan Anda bangun untuk memperkuat masyarakat Bhinneka Tunggal Ika? Bagaimana Anda menjaga prinsip tersebut dari pihak-pihak manapun yang ingin merusaknya?
Ini jawaban Jokowi-Jusuf Kalla.
Keberagaman kita sudah final. Kami sudah tidak ingin mengungkit-ungkit ini lagi. Saya berikan contoh kongkret, saat mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung lewat lelang terbuka kompetensi, administrasi, manajer dan kepemimpinannya, tapi kemudian ada protes karena faktor agama, saya bilang itu sudah final. Yang paling penting adalah dilaksanakan.
Kita tidak bisa meyakinkan orang dengan pidato. Semua agama dan suku menjadi bagian negara ini. Jusuf Kalla kemudian bicara soal rekam jejaknya mengatasi konflik di Poso, Aceh, sebagai buktinya mengatasi konflik perbedaan keyakinan.
21.03 WIB: Dengan pertanyaan yang sama, Jokowi-JK juga harus menjawabnya.
Menurut Jokowi, harus ada pola rekrutmen politik yang baru, seperti di PDIP. “Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan capres karena ada rekam jejak.” Sejak awal dia menyatakan ingin membangun koalisi ramping, tak perlu banyak-banyak partai, tapi mengedepankan rakyat, bukan bagi-bagi menteri, kursi di depan, untuk menghindari agar tidak hanya bagi-bagi kursi.
Dalam melaksanakan kampanye, kami ingin mendapat dukungan dari rakyat, karena itu kami membuka rekening gotong royong rakyat sehingga bisa diaudit oleh lembaga kredibel. Agar kami tidak bisa ditekan oleh keinginan-keinginan.
Jusuf Kalla menambahkan, partai pendukung kami adalah keikhlasan. Tidak ada janji siapa menjabat apa, menteri apa lebih tinggi, itu yang menyebabkan kami biaya murah sehingga tidak ada tekanan.
Pengalaman kita semua, bersyukur, partai tidak banyak, Bahwa yang disangkakakan kami tertekan, tidak, karena atas keikhlasan. Insya Allah akan terbebas karena keikhlasan.
Jokowi bicara lagi. Capres tak harus dari ketua umum partai. “Ini tradisi baru yang harus kita mulai, sehingga yang maju adalah yang terbaik, bukan ketua partai.”
20.58 WIB: Biaya parpol dan pemilihan anggota parlemen sangat mahal sehingga menyebabkan terjadinya perilaku koruptif anggota partai dan parlemen. Parpol dan parlemen adalah pelaku koruptif di begitu banyak negara. Pada saat yang sama, Anda sebagai capres-cawapres disokong parpol yang mungkin mengidap hal sama. Padahal, sebagai presiden nanti, Anda butuh dukungan parlemen. Bila Anda terpilih, apa langkah-langkah nyata yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pemerintahan Anda bersih, efektif, stabil dan menghindarkan diri dari rongrongan partai politik pendukung dengan balas budi dan kemudahan mendapat uang?
Prabowo-Hatta menjawab.
Menurut Prabowo, ini adalah inti masalah, tapi dia percaya dengan “tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin-pemimpin yang jelek.” Sebagai pemimpin, jika kita tegas meyakinkan mitra bahwa kita bergabung dengan syarat untuk tidak merongrong APBN/D. “Ini syarat saya.”
Di semua partai, banyak kader-kader dan patriot yang baik untuk membangun bangsa dan negara. Motifnya hanya membangun negara. Sepakat untuk tidak mengambil APBN/APBD satu sen pun.
Ekonomi kita sangat besar, potensi dan kekayaan kita sangat besar. Kita harus mewujudkan suasana masyarakat modern yang membuat rakyat ingin menyumbang pada partainya. Kita ingin kader untuk menyumbang perjuangan partai.
Hatta mengatakan, presiden pemegang mandat rakyat, bukan pada partai politik. Oleh karena itu, jangan pernah permisif atau tunduk pada permintaan partai. Presiden perlu tegas sesuai rencana pembangunan jangka panjang. Selain itu, jangan menempatkan pemilihan menteri pada alokasi. Yang penting adalah memberi kesempatan pada putra-putri terbaik untuk tergabung dalam kabinet ahli.
Harus ada evaluasi kritis pada pilkada yang sarat dengan uang. Kami bertekad untuk merevisi demokrasi yang murah, sederhana, dan mendorong munculnya putra-putri terbaik. Demokrasi yang betul-betul dari rakyat dan untuk rakyat untuk Indonesia berkemakmuran.
20.44 WIB: "Indonesia masih tinggi persepsi korupsinya, ada mafia peradilan sehingga hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pertanyaannya, apa agenda khusus untuk memperbaiki keadaan ini? Silakan yakinkan rakyat bahwa Anda orang yang tepat sebagai pemimpin yang adil dan menjamin hak asasi manusia," ini pertanyaan moderator buat Prabowo-Hatta.
Prabowo mengakui bahwa korupsi, kinerja pemerintah, keadilan lemah pada yang kuat dan kaya adalah masalah umum di Indonesia. Semua akibat kebocoran kekayaan nasional. Kebocoran ini menyebabkan tidak adanya sumber daya untuk menjamin kesejahteraan hidup para pejabat dan penegak huum. Gaji bupati yang sedikit sementara kampanye habis Rp15 miliar, akibatnya mereka akan mengambil dari APBD.
Menteri-menteri juga begitu, gajinya sekarang Rp18 juta, sementara tanggung jawab yang dikelola sangat besar. Pejabat yang ketakutan dengan masa depan dan pensiun akan mencari uang. Sistem demokrasi kita yang begitu liberal mewajibkan setiap pemimpin politik untuk cari uang, sehingga mereka akan mengandalkan kader-kadernya di DPR dan departemen-departemen.
Menurut Prabowo, elite bangsa Indonesia juga agak lengah membiarkan sumber-sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir ke luar bangsa kita. Kalau kita ingin mengurangi korupsi, kita harus menjamin kualitas hidup pejabat negara.
Hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum dan pejabat di tempat-tempat penting harus dijamin kualitas hukumnya. Sebagai gambaran, Hakim Agung di Inggris gajinya lebih besar dari Perdana Menteri-nya. "Jika kita ingin memperbaiki ini dan itu, ujung-ujungnya uang." Pendidikan harus diperbaiki, butuh investasi dana yang besar. Kalau soal rekrutmen, Prabowo setuju dengan Jokowi-JK, untuk mengambil orang-orang terbaik dengan sistem terbuka. Dengan teknologi modern kita bisa mengurangi kebocoran-kebocoran itu.
Hatta menambahkan kita harus agresif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi lewat memperkuat KPK. Yang pertama, pencegahan, yang kedua, monitor. Semua institusi harus dipertanggungjawabkan kinerjanya.
20.37 WIB: Segmen kedua, moderator kini akan memberi pertanyaan terkait visi dan misi yang disampaikan oleh kedua kandidat. Pertama untuk Jokowi-JK, dalam konstelasi UUD 1945, GBHN tak lagi dikenal, tapi lewat rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk proyek jangka panjang, harus ada kesinambungan dengan pembangunan pemerintahan sebelumnya.
Apa evaluasi kritis terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung, memperbaiki yang belum berhasil, dan mengubahnya?
Menurut Jokowi, sebaiknya, perencanaan dalam jangka panjang menjadi titik acuan buat siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden, tanpa itu pembangunan akan terpotong-potong. Yang baik, akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita evaluasi, tetapi prinsip-prinsip harus kita isikan pada pemerintahan baru nanti. Termasuk juga ideologi. "Kita tidak ingin meninggalkan rencana jangka panjang, menengah, karena itu haluan, titik akhir yang akan dituju oleh bangsa dan negara ini. Namun yang prinsip dan ideologi harus kita pertahankan."
Meski begitu, Jokowi tak menyebut apa yang ia maksud dengan prinsip dan ideologi itu.
Jusuf Kalla menambahkan, setiap lima tahun ada evaluasi pembangunan. Ekonomi kita kini merosot, anggaran defisit, produksi minyak semua turun. Pemerintahan yang akan datang harus memperbaiki semua itu. Jika dulu pertumbuhan ekonomi 7%, sekarang 5%. Efisiensi harus direformasi, sistem pembinaan semangat, revolusi mental dari sistem pendidikan, mengurangi korupsi. Tanpa pemerintahan yang baik, perubahan-perubahan itu tidak terjadi.
Prinsip pokok yang harus dijaga adalah kepastian hukum, hak asasi manusia, otonomi daerah, bagaimana desa dibangun, pengusaha kecil diberi keutamaan. Tanpa itu semua tak bisa mencapai pemerintah yang bersih. Pemerintah yang bersih adalah yang efektif, melayani secepat-secepatnya, transparan, dan terbuka seperti dikatakan Jokowi.
Si capres juga menambahkan, “Rencana itu penting, tapi bagaimana melaksanakan, mengeksekusi, dari detik ke detik, hari ke hari, minggu ke minggu, karena di kita itu yang paling lemah adalah manajemen dan pengawasan.”
20.16 WIB: “Demokrasi buat kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh karena itu setiap hari kami datang ke kampung, bantaran sungai, pasar, pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat, untuk berdialog dan mencari manfaatnya. Pak JK sudah banyak menyelesaikan konflik dengan dialog, musyawarah. Begitu juga dengan Tanah Abang, kami mengajak makan, musyawarah, untuk mencari manfaat dari pemindahan itu.”
Pemerintahan bersih terdiri dari dua hal, pertama adalah pembangunan sistem. “Baik sebagai wali kota maupun gubernur, kami melakukan, e-budgeting, e-procurement, e-catalogue, e-auditing, pajak online, yang bisa dinasionalkan jika Jokowi-JK diberi amanah memimpin.”
Cara kedua adalah pola rekruitmen yang benar lewat seleksi dan promosi terbuka sehingga yang memegang pimpinan-pimpinan di dirjen dan lembaga tidak karena kedekatan atau faktor senang dan tidak senang.
Jusuf Kalla diberi kesempatan bicara.
Negara kita adalah negara hukum, harus taat, dan memastikan agar mematuhi aturan hukum. Salah satu syarat, menghormati hak asasi manusia. Hal pokok untuk kepastian hukum harus dilakukan secara umum dan tak mungkin tanpa ketauladanan. Pemimpin itu harus taat hak asasi manusia.
Sekarang masyarakat berkurang kepercayaannya pada institusi hukum. KPK harus diperkuat, jangan penyidiknya hanya 60, diperkuat anggaran dan personelnya. Polisi dan jaksa harus sinkron dengan semua itu, tanpa keduanya tak mungkin memberi kepastian hukum.
Sekali lagi, Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemimpinnya harus menghormati hak-hak asasi manusia.
20.07 WIB: Prabowo mendapat giliran pertama untuk bicara enam menit soal visi misi yang paling penting untuk ia angkat dalam tema malam ini. Demokrasi harus dipertahankan, dikembangkan, bagian dari cita-cita pendiri bangsa. Sudah diperjuangkan dengan banyak pengorbanan. Demokrasi kita masih banyak kekurangan, butuh pendidikan politik — baru merasakan punya hak untuk ikut pemilu tapi belum merasakan betapa pentingnya hak itu dilaksanakan dengan penuh pencerahan dan rasa tanggung jawab.
Pemerintahan yang bersih — syarat mutlak bagi tujuan akhir, Indonesia berdaulat, bersatu, adil dan makmur, membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Demokrasi adalat alat, tangga menuju cita-cita Indonesia kuat dan sejahtera. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan destruktif, membawa kemakmuran bagi rakyat. Pemerintahan bersih dari korupsi adalah syarat mutlak.
Kepastian hukum adalah jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk melestarikan demokrasi dan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Karena masih ada waktu dua menit, Hatta Rajasa pun menambahkan bahwa demokrasi harus menghapus diskriminasi dan menjamin hak asasi manusia. Hukum harus berlaku sama, setiap warga negara sama di hadapan hukum. D”emokrasi bukan sekadar alat, tapi sistem nilai yang harus kita tegakkan untuk mengantarkan kita ke kemakmuran. Demokrasi haruslah mencerminkan bahwa semua warga dapat menyampaikan hak-hak tanpa diskriminasi dan membuatlembaga-lembaga demokrasi berjalan dengan baik untuk demokrasi produktif.
20.01 WIB: Debat malam ini akan dipandu oleh Zainal Arifin Mochtar, doktor UGM di bidang antikorupsi. Zainal Arifin Mochtar sudah memanggil Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dari teriakan pendukung, tampaknya Jokowi-JK membawa lebih banyak orang. Prabowo-Hatta mengenakan kemeja putih dan peci hitam khas, sementara Jokowi-JK lebih memilih memakai jas dan dasi. Kini mereka menyanyikan "Indonesia Raya" untuk membuka acara.
“Tujuan kita bernegara adalah menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera. Kalau kekayaan kita tidak tinggal di negara kita, bocor terus ke luar, walau kita punya sistem demokrasi yang indah, kesejahteraan rakyat akan susah dicapai.
Jika kami mendapat mandat, kami akan menyelamatkan kekayaan itu. Agar demokrasi menjadi produktif, memberi kesejahteraan. Bukan demokrasi ‘wani piro’, Demokrasi yang produktif. Dengan menyelamatkan kekayaan negara untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, kita optimis.
Niat kami untuk meminimalkan korupsi, menghasilkan manajemen yang baik, menghasilkan jasa-jasa yang dibutuhkan rakyat, sehingga ujungnya adalah kepastian hukum yang mantap bagi Rakyat Indonesia.
Dengan komitmen yang kuat, kita bisa menghasilkan cita-cita pendiri bangsa kita. Kita ingin menjadi bangsa yang mandiri, produktif, bukan hanya pasar, pemasok tenaga kerja rumah, bukan jadi pembantu di negara-negara yang jauh, tapi ingin rakyat sejahtera cukup pangan, sandang, papan. Kita ingin jadi negara terhormat, tenang menghadapi masa depan.”
22.18 WIB: Jokowi memberi pernyataan penutup, “Berdasarkan pengalaman dan bukti, jika rakyat memberi amanah, mereka akan bekerja keras, bekerja siang malam. Pemerintahan yang bersih bisa kita hadirkan, kepastian hukum bisa kita hadirkan.
Terima kasih atas semua rakyat Indonesia yang mendukung demokrasi berjalan dalam kegembiraan. Pilpres juga bisa menjadi kegembiraan rakyat. Terima kasih atas ibu saya yang selalu mendoakan, istri saya, Iriana, yang hadir, ibu Mufidah Jusuf Kalla dan anak-anak Pak JK yang hadir dalam upaya kami mendedikasikan hidup kami untuk bangsa dan negara.
Pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum adalah yang utama. “Kalau presiden nomor dua.”
22.08 WIB: Menurut Jokowi, 85% anggaran daerah berasal dari pusat, maka daerah bisa didorong untuk mengikuti permintaan pusat menggunakan politik anggaran atau reward dan punishment. Mekanisme sederhana yang, menurut dia, jarang diberlakukan.
Politik anggaran bisa kita lakukan, misalnya saat pusat meminta ada layanan terpadu satu pintu. “Daerah semua diperintah harus buat itu. Kalau tidak, dana alokasi khususnya dipotong atau dikurangi. Buat daerah, ini sudah menakutkan.”
Lalu, soal peraturan yang tumpang tindih, tidak akan terjadi jika aturan hanya lewat satu pintu, Sekretariat Negara. “Kalau semua kementerian bisa ngeluarin tidak lewat Setneg, akan seperti ini. Pintunya diberi satu, agar arahannya seiring dan sejalan.”
Kualitas birokrasi, sesuatu yang tidak sulit-sulit amat untuk diperbaiki. “Tapi kita sudah pesimis. Saya dan Pak JK sangat optimis, SDM-nya baik-baik, ada doktor, magister, kenapa tidak bekerja dengan baik? Karena sistemnya tidak dibangun di situ.”
E-government, dari budgeting, procurement, audit, purchasing, Cash flow management system bisa dilakukan. “Tinggal saya pencet tab bisa kelihatan semuanya. Panggil saja programmer, bisa dan sudah dilakukan.”
Pola rekrutmen harus dengan seleksi dan pelelangan terbuka. “Ini hanya niat atau tidak niat. Mau atau tidak mau. Itu saja.”
Jusuf Kalla bilang pemimpin yang baik adalah yang bisa meyakinkan bawahannya untuk bisa melakukan sesuai yang diperintahkan. Kegotongroyongan di pusat dan daerah, partai harus jadi urusan kedua setelah pemerintah, tujuan bernegara. Instrumen fiskal, kebijakan, dan pengawasan pusat, sebenarnya pemerintah bisa berbuat.
Indonesia sudah mengalami desentralisasi, jadi pusat tak perlu terlalu banyak, perlu penciutan lembaga di pusat karena pembangunan kini ada di daerah.
Pelatihan dan pengembangan juga perlu untuk birokrasi yang, JK mengutip Jokowi, “baik-baik.”
22.01 WIB: Moderator menanyakan pertanyaan terakhir. Banyaknya kelembagaan tumpang tindih, begitu juga dengan banyaknya peraturan yang tumpang tindih vertikal dan horizontal, ada juga kualitas birokrasi yang butuh sentuhan reformasi. Apa saja langkah konkret Anda untuk keluar dari tata pemerintahan tersebut agar visi misi Anda bisa terlaksana?
Prabowo-Hatta dapat giliran pertama.
“Kami sadar sepenuhnya setiap usaha perbaikan pasti ada halangan, tumpang tindih peraturan, pemimpin politik yang berasal dari latar belakang dengan kepentingan berbeda. Strategi untuk melawan ini, kita harus memilih beberapa sektor yang menentukan, tidak bisa memperbaiki segala keadaan di semua sektor. Harus ada sektor kunci yang mempengaruhi sektor lain, lalu menentukan sasaran, management by objective.”
Dari ketahanan pangan kita bisa dapat keamanan, rasa optimis rakyat, dapat devisa, kemudian bisa berinvestasi,
Pangan, energi, infrastruktur, reformasi birokrasi, sasaran pokok yang harus kami selesaikan duluan.
Opini rakyat kini sangat menentukan, kalau kita memiliki tujuan yang baik, punya keinginan memperbaiki kehidupan rakyat, dengan niat yang ikhlas, bisa kita selesaikan.
Kita ingin air bersih, pangan murah, sekolah, rumah sakit, jalan yang bagus, kereta api, masa rakyat tidak akan mendukung pemerintah yang mau mendukung pemerintah yang seperti ini?
Kita adalah pelayan rakyat, kita hanya bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Hatta membahas soal reformasi birokrasi. Tak ada ukuran dan capaian yang pasti dalam pelayanan publik sehingga jadi bertele-tele dan mahal. Organisasi harus efisien, jangan gemuk, untuk mengurangi birokrasi yang bertele-tele.
Asas akuntabilitas dalam kinerja, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Pemberantasan korupsi harus masif—penguatan KPK, polisi, dan kejaksaan agar apa yang sudah jadi kebijakan tak bisa diselewengkan begitu saja.
Jumlah aparat yang didesain tak sesuai struktur organisasi harus kita pangkas.
21.45 WIB: Jokowi kini menanyakan ulang, apa konkretnya pelaksanaan menjunjung tinggi HAM dan melawan diskriminasi?
Jusuf Kalla bertanya lagi, tak semua pelanggaran HAM terkait dengan bom, seperti saat 1998. Tapi di kasus 1998, apa pernyataan atasan Prabowo terhadap tindakan yang dia ambil saat itu?
Menurut Prabowo, langkah konkret berujung pada pendidikan. Masalah hak asasi manusia adalah pendidikan di semua sektor, aparat, pejabat-pejabat, karena sering petugas diberi perintah tapi saat secara politis tidak tepat, maka petugaslah yang disalahkan.
Tentang diskriminasi, mereka sudah sepakat untuk melawan itu, tapi ujungnya adalah pendidikan. “Buat pak Jusuf Kalla, penilaiannya, pada atasan saya, kalau bapak ingin tahu, tanyakan pada atasan saya.”
Kini Hatta menjawab. Salah satu hak mendasar adalah tidak adanya diskriminasi terhadap hukum, semua sama di mata hukum. Tidak boleh apapun ada diskriminasi latar belakang, agama. “Jika kita diberi amanat akan mencermati betul masalah-masalah diskriminatif di sektor-sektor ini, apakah akses di sumber kemakmuran, sumber daya alam, apakah diskriminasi masih terjadi, akan menjadi perhatian kami yang serius.”
21.39 WIB: Jusuf Kalla menanyakan bagaimana Prabowo-Hatta akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu?
Prabowo kini menjawab.
Tugas utama pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, dari dalam dan luar negeri. Sekian puluh tahun saya adalah abdi negara, mencegah kelompok-kelompok radikal mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Jika kita menghadapi kelompok perakit bom, mereka ini ancaman terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu kewajiban sebagai prajurit melaksanakan tugas yang menilai adalah atasan. “Saya mengerti arah Bapak. Saya tidak apa-apa. Tapi saya ada di sini, saya sebagai mantan prajurit sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai.”
“Kira-kira itu kan alasannya, saya tak bisa menjaga HAM karena pelanggar HAM? Padahal bapak tidak mengerti, kami harus mengambil keputusan yang sulit.
Contohnya, di Singapura, memegang bom saja hukuman mati, jangankan merakit. Jadi, saya pembela HAM yang paling keras di negeri ini. Hati nurani saya bersih, saya tidak ragu-ragu.”
21.33 WIB: Prabowo bertanya lagi karena dia belum jelas, bagaimana kriteria mengizinkan dan tidak mengizinkan pemekaran? Apakah jumlah penduduk? Letak geografis? Keamanan? Seperti apa yang Bapak kira untuk mengizinkan penambahan kabupaten?
Jokowi yang menjawab. Banyak yang harus dikalkulasi, pertama potensi ekonomi yang ada apa bisa menopang untuk mandiri? Artinya, apa ada PAD untuk menunjang ekonomi? Apakah rakyatnya akan mendapat manfaat atau hanya elitenya? Dan tentu keluasan menjadi perhitungan, karena daerah yang luas akan dipegang oleh satu bupati tidak akan efektif dalam melayani rakyatnya.
Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah penduduk yang sedikit bisa dapat pemekaran? Bisa saja, asal memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Intinya adalah pemanfaatan untuk rakyat, bukan untuk elite politiknya.
Jusuf Kalla berterimakasih karena pasangan Prabowo-Hatta setuju 100% dengan mereka. Ukurannya adalah efektivitas, dampak baik dan buruk. Asas yang pokok adalah manfaat, bukan geografis, letak, atau jumlah penduduk, tapi jangkauan pemerintah pada rakyatnya.
21.27 WIB: Pertanyaan dari Prabowo-Hatta buat Jokowi-JK, saat ini pemilihan kepala daerah untuk bupati dan wali kota ada sekitar 500 dan butuh biaya Rp500 triliun, jika lewat DPRD akan menghemat Rp13 triliun. Apa yang akan dilakukan untuk membuat pilkada lebih efisien dan apakah Jokowi-JK akan terus memekarkan wilayah sementara beban anggaran sudah cukup berat?
Jokowi bilang, sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pemilihan kepala daerah—bupati dan wali kota harus tetap seperti sekarang, namun teknisnya harus diubah, yaitu secara serentak untuk menghemat,
Tempat-tempat yang memang sangat dimekarkan untuk lebih mengembangkan provinsi dan wilayah itu, tidak ada masalah, tapi dengan catatan, jika mereka tidak bisa mandiri bisa dihapus lagi atau ditarik.
Yang penting tidak ada lobi-lobi lagi, menekan ke pusat, tapi harus dengan perhitungan yang cermat dan teliti. Anggaran jangan kita habiskan untuk pemekaran, tapi tidak menyasar ke pelayanan dan pembangunan ke wilayah itu. Pemberian izin pemekaran harus diperketat.
Jusuf Kalla menambahkan, pilkada dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan dijamin secara demokratis, langsung. Tidak sekadar kita mengembalikannya ke pilkada, tapi juga menjamin prosesnya berlangsung efisien. Ada keseragaman, dua sampai tiga kali melakukan pemilu secara bersamaan, parlemen, presiden, dan pilkada demi penghematan.
21.13 WIB: Menurut Prabowo, UUD 1945 sudah cukup jelas menjamin keragaman dan perbedaan. “Kami sudah jelas dan tegas, termasuk mencalonkan Ahok dari kelompok minoritas sebagai wagub buat Jokowi.” Sebagai Ketua Gerindra, menurut Prabowo, dialah yang paling tegas melawan serangan-serangan terhadap pencalonan Ahok.
Intinya, menurut Prabowo, adalah pendidikan, contoh, dan keteladanan dari semua unsur pimpinan. Dalam kegiatan sehari-hari, kami berusaha memelihara Bhinneka Tunggal Ika itu. Terutama dalam proses rekrutmen dan pembinaan politik. Oleh karena itu, komitmen Partai Gerindra sudah jelas. Kami tidak main-main dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Hatta Rajasa menambahkan bahwa negeri ini dibangun dengan keinginan untuk NKRI, sentimen nasionalisme dan multikulturalisme. Ke-Bhinneka-an adalah harga mati dan keberagaman. Kami berdua meyakini perbedaan adalah rahmat dan kemampuan merawat, memelihara, saling menghormati antara mayoritas dan minoritas untuk menjadi bangsa unggul.
21.09 WIB: Pertanyaan berikutnya. Saat ini terjadi banyak pelanggaran hak asasi dari mayoritas terhadap minoritas dan gejala sukuisme yang nyata-nyata merusak semboyan mengayomi Bhinneka Tunggal Ika. Kerangka hukum apa yang akan Anda bangun untuk memperkuat masyarakat Bhinneka Tunggal Ika? Bagaimana Anda menjaga prinsip tersebut dari pihak-pihak manapun yang ingin merusaknya?
Ini jawaban Jokowi-Jusuf Kalla.
Keberagaman kita sudah final. Kami sudah tidak ingin mengungkit-ungkit ini lagi. Saya berikan contoh kongkret, saat mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung lewat lelang terbuka kompetensi, administrasi, manajer dan kepemimpinannya, tapi kemudian ada protes karena faktor agama, saya bilang itu sudah final. Yang paling penting adalah dilaksanakan.
Kita tidak bisa meyakinkan orang dengan pidato. Semua agama dan suku menjadi bagian negara ini. Jusuf Kalla kemudian bicara soal rekam jejaknya mengatasi konflik di Poso, Aceh, sebagai buktinya mengatasi konflik perbedaan keyakinan.
21.03 WIB: Dengan pertanyaan yang sama, Jokowi-JK juga harus menjawabnya.
Menurut Jokowi, harus ada pola rekrutmen politik yang baru, seperti di PDIP. “Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan capres karena ada rekam jejak.” Sejak awal dia menyatakan ingin membangun koalisi ramping, tak perlu banyak-banyak partai, tapi mengedepankan rakyat, bukan bagi-bagi menteri, kursi di depan, untuk menghindari agar tidak hanya bagi-bagi kursi.
Dalam melaksanakan kampanye, kami ingin mendapat dukungan dari rakyat, karena itu kami membuka rekening gotong royong rakyat sehingga bisa diaudit oleh lembaga kredibel. Agar kami tidak bisa ditekan oleh keinginan-keinginan.
Jusuf Kalla menambahkan, partai pendukung kami adalah keikhlasan. Tidak ada janji siapa menjabat apa, menteri apa lebih tinggi, itu yang menyebabkan kami biaya murah sehingga tidak ada tekanan.
Pengalaman kita semua, bersyukur, partai tidak banyak, Bahwa yang disangkakakan kami tertekan, tidak, karena atas keikhlasan. Insya Allah akan terbebas karena keikhlasan.
Jokowi bicara lagi. Capres tak harus dari ketua umum partai. “Ini tradisi baru yang harus kita mulai, sehingga yang maju adalah yang terbaik, bukan ketua partai.”
20.58 WIB: Biaya parpol dan pemilihan anggota parlemen sangat mahal sehingga menyebabkan terjadinya perilaku koruptif anggota partai dan parlemen. Parpol dan parlemen adalah pelaku koruptif di begitu banyak negara. Pada saat yang sama, Anda sebagai capres-cawapres disokong parpol yang mungkin mengidap hal sama. Padahal, sebagai presiden nanti, Anda butuh dukungan parlemen. Bila Anda terpilih, apa langkah-langkah nyata yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pemerintahan Anda bersih, efektif, stabil dan menghindarkan diri dari rongrongan partai politik pendukung dengan balas budi dan kemudahan mendapat uang?
Prabowo-Hatta menjawab.
Menurut Prabowo, ini adalah inti masalah, tapi dia percaya dengan “tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin-pemimpin yang jelek.” Sebagai pemimpin, jika kita tegas meyakinkan mitra bahwa kita bergabung dengan syarat untuk tidak merongrong APBN/D. “Ini syarat saya.”
Di semua partai, banyak kader-kader dan patriot yang baik untuk membangun bangsa dan negara. Motifnya hanya membangun negara. Sepakat untuk tidak mengambil APBN/APBD satu sen pun.
Ekonomi kita sangat besar, potensi dan kekayaan kita sangat besar. Kita harus mewujudkan suasana masyarakat modern yang membuat rakyat ingin menyumbang pada partainya. Kita ingin kader untuk menyumbang perjuangan partai.
Hatta mengatakan, presiden pemegang mandat rakyat, bukan pada partai politik. Oleh karena itu, jangan pernah permisif atau tunduk pada permintaan partai. Presiden perlu tegas sesuai rencana pembangunan jangka panjang. Selain itu, jangan menempatkan pemilihan menteri pada alokasi. Yang penting adalah memberi kesempatan pada putra-putri terbaik untuk tergabung dalam kabinet ahli.
Harus ada evaluasi kritis pada pilkada yang sarat dengan uang. Kami bertekad untuk merevisi demokrasi yang murah, sederhana, dan mendorong munculnya putra-putri terbaik. Demokrasi yang betul-betul dari rakyat dan untuk rakyat untuk Indonesia berkemakmuran.
20.44 WIB: "Indonesia masih tinggi persepsi korupsinya, ada mafia peradilan sehingga hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pertanyaannya, apa agenda khusus untuk memperbaiki keadaan ini? Silakan yakinkan rakyat bahwa Anda orang yang tepat sebagai pemimpin yang adil dan menjamin hak asasi manusia," ini pertanyaan moderator buat Prabowo-Hatta.
Prabowo mengakui bahwa korupsi, kinerja pemerintah, keadilan lemah pada yang kuat dan kaya adalah masalah umum di Indonesia. Semua akibat kebocoran kekayaan nasional. Kebocoran ini menyebabkan tidak adanya sumber daya untuk menjamin kesejahteraan hidup para pejabat dan penegak huum. Gaji bupati yang sedikit sementara kampanye habis Rp15 miliar, akibatnya mereka akan mengambil dari APBD.
Menteri-menteri juga begitu, gajinya sekarang Rp18 juta, sementara tanggung jawab yang dikelola sangat besar. Pejabat yang ketakutan dengan masa depan dan pensiun akan mencari uang. Sistem demokrasi kita yang begitu liberal mewajibkan setiap pemimpin politik untuk cari uang, sehingga mereka akan mengandalkan kader-kadernya di DPR dan departemen-departemen.
Menurut Prabowo, elite bangsa Indonesia juga agak lengah membiarkan sumber-sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir ke luar bangsa kita. Kalau kita ingin mengurangi korupsi, kita harus menjamin kualitas hidup pejabat negara.
Hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum dan pejabat di tempat-tempat penting harus dijamin kualitas hukumnya. Sebagai gambaran, Hakim Agung di Inggris gajinya lebih besar dari Perdana Menteri-nya. "Jika kita ingin memperbaiki ini dan itu, ujung-ujungnya uang." Pendidikan harus diperbaiki, butuh investasi dana yang besar. Kalau soal rekrutmen, Prabowo setuju dengan Jokowi-JK, untuk mengambil orang-orang terbaik dengan sistem terbuka. Dengan teknologi modern kita bisa mengurangi kebocoran-kebocoran itu.
Hatta menambahkan kita harus agresif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi lewat memperkuat KPK. Yang pertama, pencegahan, yang kedua, monitor. Semua institusi harus dipertanggungjawabkan kinerjanya.
20.37 WIB: Segmen kedua, moderator kini akan memberi pertanyaan terkait visi dan misi yang disampaikan oleh kedua kandidat. Pertama untuk Jokowi-JK, dalam konstelasi UUD 1945, GBHN tak lagi dikenal, tapi lewat rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk proyek jangka panjang, harus ada kesinambungan dengan pembangunan pemerintahan sebelumnya.
Apa evaluasi kritis terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung, memperbaiki yang belum berhasil, dan mengubahnya?
Menurut Jokowi, sebaiknya, perencanaan dalam jangka panjang menjadi titik acuan buat siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden, tanpa itu pembangunan akan terpotong-potong. Yang baik, akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita evaluasi, tetapi prinsip-prinsip harus kita isikan pada pemerintahan baru nanti. Termasuk juga ideologi. "Kita tidak ingin meninggalkan rencana jangka panjang, menengah, karena itu haluan, titik akhir yang akan dituju oleh bangsa dan negara ini. Namun yang prinsip dan ideologi harus kita pertahankan."
Meski begitu, Jokowi tak menyebut apa yang ia maksud dengan prinsip dan ideologi itu.
Jusuf Kalla menambahkan, setiap lima tahun ada evaluasi pembangunan. Ekonomi kita kini merosot, anggaran defisit, produksi minyak semua turun. Pemerintahan yang akan datang harus memperbaiki semua itu. Jika dulu pertumbuhan ekonomi 7%, sekarang 5%. Efisiensi harus direformasi, sistem pembinaan semangat, revolusi mental dari sistem pendidikan, mengurangi korupsi. Tanpa pemerintahan yang baik, perubahan-perubahan itu tidak terjadi.
Prinsip pokok yang harus dijaga adalah kepastian hukum, hak asasi manusia, otonomi daerah, bagaimana desa dibangun, pengusaha kecil diberi keutamaan. Tanpa itu semua tak bisa mencapai pemerintah yang bersih. Pemerintah yang bersih adalah yang efektif, melayani secepat-secepatnya, transparan, dan terbuka seperti dikatakan Jokowi.
Si capres juga menambahkan, “Rencana itu penting, tapi bagaimana melaksanakan, mengeksekusi, dari detik ke detik, hari ke hari, minggu ke minggu, karena di kita itu yang paling lemah adalah manajemen dan pengawasan.”
20.16 WIB: “Demokrasi buat kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh karena itu setiap hari kami datang ke kampung, bantaran sungai, pasar, pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat, untuk berdialog dan mencari manfaatnya. Pak JK sudah banyak menyelesaikan konflik dengan dialog, musyawarah. Begitu juga dengan Tanah Abang, kami mengajak makan, musyawarah, untuk mencari manfaat dari pemindahan itu.”
Pemerintahan bersih terdiri dari dua hal, pertama adalah pembangunan sistem. “Baik sebagai wali kota maupun gubernur, kami melakukan, e-budgeting, e-procurement, e-catalogue, e-auditing, pajak online, yang bisa dinasionalkan jika Jokowi-JK diberi amanah memimpin.”
Cara kedua adalah pola rekruitmen yang benar lewat seleksi dan promosi terbuka sehingga yang memegang pimpinan-pimpinan di dirjen dan lembaga tidak karena kedekatan atau faktor senang dan tidak senang.
Jusuf Kalla diberi kesempatan bicara.
Negara kita adalah negara hukum, harus taat, dan memastikan agar mematuhi aturan hukum. Salah satu syarat, menghormati hak asasi manusia. Hal pokok untuk kepastian hukum harus dilakukan secara umum dan tak mungkin tanpa ketauladanan. Pemimpin itu harus taat hak asasi manusia.
Sekarang masyarakat berkurang kepercayaannya pada institusi hukum. KPK harus diperkuat, jangan penyidiknya hanya 60, diperkuat anggaran dan personelnya. Polisi dan jaksa harus sinkron dengan semua itu, tanpa keduanya tak mungkin memberi kepastian hukum.
Sekali lagi, Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemimpinnya harus menghormati hak-hak asasi manusia.
20.07 WIB: Prabowo mendapat giliran pertama untuk bicara enam menit soal visi misi yang paling penting untuk ia angkat dalam tema malam ini. Demokrasi harus dipertahankan, dikembangkan, bagian dari cita-cita pendiri bangsa. Sudah diperjuangkan dengan banyak pengorbanan. Demokrasi kita masih banyak kekurangan, butuh pendidikan politik — baru merasakan punya hak untuk ikut pemilu tapi belum merasakan betapa pentingnya hak itu dilaksanakan dengan penuh pencerahan dan rasa tanggung jawab.
Pemerintahan yang bersih — syarat mutlak bagi tujuan akhir, Indonesia berdaulat, bersatu, adil dan makmur, membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Demokrasi adalat alat, tangga menuju cita-cita Indonesia kuat dan sejahtera. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan destruktif, membawa kemakmuran bagi rakyat. Pemerintahan bersih dari korupsi adalah syarat mutlak.
Kepastian hukum adalah jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk melestarikan demokrasi dan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Karena masih ada waktu dua menit, Hatta Rajasa pun menambahkan bahwa demokrasi harus menghapus diskriminasi dan menjamin hak asasi manusia. Hukum harus berlaku sama, setiap warga negara sama di hadapan hukum. D”emokrasi bukan sekadar alat, tapi sistem nilai yang harus kita tegakkan untuk mengantarkan kita ke kemakmuran. Demokrasi haruslah mencerminkan bahwa semua warga dapat menyampaikan hak-hak tanpa diskriminasi dan membuatlembaga-lembaga demokrasi berjalan dengan baik untuk demokrasi produktif.
20.01 WIB: Debat malam ini akan dipandu oleh Zainal Arifin Mochtar, doktor UGM di bidang antikorupsi. Zainal Arifin Mochtar sudah memanggil Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dari teriakan pendukung, tampaknya Jokowi-JK membawa lebih banyak orang. Prabowo-Hatta mengenakan kemeja putih dan peci hitam khas, sementara Jokowi-JK lebih memilih memakai jas dan dasi. Kini mereka menyanyikan "Indonesia Raya" untuk membuka acara.
Sumber Berita Yahoo news
